Bagaimana bentuk laporan dalam sidang lumpur lapindo 27 november 2007
B. Indonesia
chalitakaila12
Pertanyaan
Bagaimana bentuk laporan dalam sidang lumpur lapindo 27 november 2007
1 Jawaban
-
1. Jawaban harisbas123
27 November 2007, tepatmya Selasa sinag. Beberapa wartawan dan korban lumpur Lapindo berkumpul di salah satu ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari itu, hakim membacakan hasil putusan gugatan korban lumpur kepada pemerintah dan PT Lapindo Brantas.
Berikut adalah laporan
berjudul pengadilan negeri jakarta pusat mulai berbenah (2008)Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mulai Membenahi Diri
27 November 2007, tepatmya Selasa sinag. Beberapa wartawan dan korban lumpur Lapindo berkumpul di salah satu ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari itu, hakim membacakan hasil putusan gugatan korban lumpur kepada pemerintah dan PT Lapindo Brantas.
Sidang tidak menempati ruang sidang utama yang berukuran besar, tetapi berukuran relatif kecil. Sebagai deskripsi, jarak antara hakim dan kursi terdakwa sekitar dua meter. Jarak antara hakim dan peserta sidang yang duduk di kursi terdepan yaitu hanya kurang lebih empat meter. Walaupun ruangannya kecil, suara hakim hanya terdengar seperti bisikan saja. Pengunjung sidang akhirnya berlomba-lomba maju ke depan walaupun harus berdiri. Tak sekali itu saja pengunjung sidang kesulitan mendengarkan suara hakim. Hal yang sama terjadi pada saat hakim membacakan putusan gugatan perdata pengelolaan Blok Cepu pada 15 Januari lalu. Meskipun lebih baik dibandingkan dengan situasi saat hakim membacakan putusan Lapindo, usaha lebih perlu dilakukan untuk dapat mendengarnya. Ini jelas bisa fatal bagi para pencari berita karena bisa mengakibatkan salah tulis maksud hakim sehingga harus kembali mengonfirmasi isi putusan kepada pengacara yang duduk satu meter di depan hakim. Namun, hal itu diharapkan akan berubah. Tahun 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) yaitu lembaga donor dari Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan dan pengembangan teknologi informasi (TI) di pengadilan. sistem tata suara ruang sidang diperbaiki. Rencananya, semua ruang sidang didukung satu unit komputer untuk membantu kelancaran tugas panitera pengadilan. Perubahan itu mulai tampak di ruang sidang utama. Satu unit komputer, jam penunjuk waktu, dan sound system baru terpasang di ruangan itu. Sound system baru ini agak membantu pengunjung sidang di Pengadilan terutama yang duduk di bagian belakang. Sebelumnya, sound system di ruangan itu, terutama yang di belakang tempat wartawan seringkali mati karena masalah kabel yang terlepas. Padahal, di situlah satu-satunya tempat yang mudah bagi wartawan menaruh alat perekam. Apabila sidang kasus menarik perhatian, belasan perekam suara terletak mengerumuni speaker. Selain di ruang sidang, komputer atau laptop juga diberikan kepada hakim yaitu untuk mempermudah pembuatan pertimbangan hukum dalam putusan sedangkan para hakim dan panitera sedang mengikuti pelatihan komputer sekarang. Memang ada beberapa hakim yang memerlukan pelatihan, setidaknya minimal mereka bisa mengetik, menyimpan data, dan mencetak data. Akan tetapi hanya sebagian kecil hakim yang belum terbiasa dengan teknologi tersebut. Mayoritas hakim sudah menggunakan komputer/laptop, entah itu untuk mengerjakan putusan maupun untuk mencari data di internet perihal perkembangan hukum terbaru. Praktisi hukum yang bernama Taufik Basari mengapresiasi perubahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu secara positif. Menurutnya, perubahan memang harus dimulai karena dibandingkan dengan lembaga lain, lembaga pengadilan relatif lambat membuka diri, menggunakan teknologi, membenahi sistem, dan memperbaiki pelayanan publik. Taufik Basari berharap keberadaan komputer itu nantinya tak saja digunakan untuk kepentingan yang bersifat administratif. Ia berharap ke depan komputer itu juga digunakan untuk kegiatan riset. Taufik Basari juga berharap agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak berhenti mencari perbandingan dengan pengadilan yang lain. Setidaknya, mereka juga harus melihat sistem yang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) agar berjalan lebih stabil. Maknanya yaitu untuk membantu sistem yang transparan, bersih, efisien, dan tanggap teknologi, mereka bisa membandingkan dengan MK. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga harus berpikir, mereka juga bisa melakukan seperti itu sehingga harapan menjadi pengadilan percontohan nantinya benar-benar terealisasi di Indonesia.
Tema pokok dari laporan di atas adalah " Perbenahan Pengadilan Percontohan"Tema pokok laporan diambil dari pembahasan yang paling banyak dibahas di dalam suatu laporan. di dalam laporan itu diambil tema " Perbenahan Pengadilan Percontohan" karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan yang dijadikan contoh di Indonesia, tapi percontohan itu malah tidak terealisasi dikarenakan teknologi yang belum berkembang di dalamnya sehingga untuk memperbaiki itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun mengadakan perbenahan di dalamnya.