Hasil analisis laporan pengadilan negeri Jakarta pusat mulai berbenah

 Belasan wartawan dan korban lumpur Lapindo berkumpul di salah satu ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari itu, hakim membacakan putusan gugatan korban lumpur kepada pemerintah dan PT Lapindo Brantas. Sidang tidak menempati ruang sidang utama yang berukuran besar, tetapi berukuran relatif kecil. Sebagai ilustrasi, jarak antara hakim dan kursi terdakwa sekitar dua meter. Jarak antara hakim dan pengunjung sidang yang duduk di kursi terdepan lebih kurang empat meter.
Meski ruangannya kecil, suara hakim yang membacakan putusan hanya terdengar sayup-sayup. Pengunjung sidang akhirnya berlomba-lomba maju ke barisan terdepan, meskipun harus berdiri. Saat itu, Kompas berhasil berada di barisan terdepan. Namun, tetap saja pendengaran harus dipertajam semaksimal mungkin untuk dapat menangkap seluruh kata-kata yang diucapkan hakim.
Tidak sekali itu saja pengunjung sidang kesulitan mendengarkan suara hakim. Hal yang sama terjadi ketika hakim membacakan putusan gugatan perdata pengelolaan Blok Cepu pada 15 Januari lalu. Meskipun lebih baik dibandingkan dengan situasi saat hakim membacakan putusan Lapindo, usaha ekstra perlu dilakukan untuk dapat mengikutinya. Ini jelas dapat fatal bagi pemburu berita. Pasalnya, hal itu dapat mengakibatkan salah tulis atau salah menangkap maksud hakim. Mau tidak mau mereka harus mengonfirmasi isi putusan kepada pengacara yang kebetulan duduk satu meter di depan hakim. 
Namun, hal itu diharapkan akan berubah. Tahun ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID), lembaga donor dari Amerika Serikat, untuk meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan dan pengembangan teknologi informasi (TI) di pengadilan. Sound system (sistem tata suara) ruang sidang akan diperbarui. Rencananya, semua ruang sidang akan didukung satu unit komputer untuk membantu kelancaran tugas panitera pengadilan.
Perubahan itu mulai tampak di ruang sidang utama. Satu unit komputer, jam penunjuk waktu, dan sound system baru terpasang di ruangan itu. Sound system baru ini agak membantu pengunjung sidang, terutama yang duduk di bagian belakang. Sebelumnya, sound system di belakang tempat wartawan, acap kali mati karena masalah kabel yang terkelupas. Padahal, di situlah satu-satunya tempat yang mudah bagi wartawan menaruh alat perekam (tape recorder). Apabila sidang kasus menarik perhatian, belasan tape recorder bergeletakan di dekat speaker.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Heru Pramono, mengatakan bahwa perbaikan sarana dan prasarana itu memang salah satu program dalam rangka menuju pengadilan modern. Tidak hanya secara teknologi, nantinya pelayanan pun akan diupayakan lebih modern.
Misalnya, sistem informasi perkara dapat diakses setiap pengunjung, sistem pembayaran uang perkara yang akan diupayakan melalui bank, dan lainnya. Nantinya, pengunjung sidang dapat mencari perkara apa pun melalui komputer yang akan diletakkan di depan ruang sidang. 
“Ke depan, jadwal sidang dan agendanya akan dicantumkan. Jadi, pengunjung tidak perlu mencari-cari seperti sekarang ini. Demikian juga dengan keadaan perkara dan putusan,” ujarnya. 
Ia menambahkan, sistem pendukung untuk layanan itu sedang disiapkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata Heru, diharapkan menjadi percontohan bagi semua pengadilan di Indonesia.
Selain di ruang sidang, komputer atau laptop juga diberikan kepada hakim. Ini untuk mempermudah pembuatan pertimbangan hukum dalam putusan. “Para hakim dan panitera sekarang ini sedang mengikuti pelatihan komputer. Memang ada beberapa hakim yang memerlukan pelatihan, setidaknya dapat mengetik, menyimpan data, dan mencetak. Itu minimal,” ujarnya.
Namun, ujar Heru, hanya sebagian kecil hakim yang belum terbiasa dengan teknologi tersebut. Mayoritas hakim sudah menggunakan komputer. Komputer tersebut digunakan untuk mengerjakan putusan maupun untuk mencari data di internet mengenai perkembangan hukum terbaru.
Praktisi hukum Taufik Basari mengapresiasi perubahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu secara positif. Menurut dia, bagaimanapun perubahan memang harus dimulai. Sebab, dibandingkan dengan institusi lain, institusi pengadilan relatif lambat membuka diri, menggunakan teknologi, membenahi sistem, dan memperbaiki pelayanan publik. la berharap keberadaan komputer itu nantinya tidak saja digunakan untuk kepentingan yang bersifat administratif. Ia berharap ke depan, komputer itu juga digunakan untuk kegiatan riset.la juga berharap agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhenti mencari perbandingan dengan pengadilan yang lain. Setidaknya, mereka juga harus melihat sistem yang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).